Mayoritas instansi pemerintahan telah menyetarakan jabatan administrasi ke jabatan fungsional. Akan tetapi dampak penyetaraan tersebut masih menyebabkan rendahnya keselarasan bagi proses bisnis serta jabatan yang dipangku.

Untuk mengakomodir penyetaraan jabatan, pembaharuan jabatan fungsional serta perubahan mekanisme analisis jabatan dan analisis beban kerja hal ini menekankan urgensi analisis jabatan serta analisis beban kerja bagi kementerian dan lembaga.

Penambahan jumlah jabatan fungsional baru serta pembaharuan peraturan jabatan fungsional dapat mengakibatkan tumpang tindihnya tugas dan fungsi pada posisi-posisi yang telah dipetakan oleh organisasi.

Analisis Beban Kerja telah menjadi benchmark untuk menciptakan keselarasan antara strategi dan kebutuhan sumber daya manusia.